Registrasi Ulang Sim Card yang Membuat Frustasi Pelanggan

Registrasi kartu SIM prabayar yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah melewati masa akhir pada tanggal 28 Februari 2018 lalu. Namun ternyata, tidak semua pelanggan prabayar sukses melakukan pendaftaran.

Meskipun registrasi kartu SIM sebenarnya masih bisa dilakukan sebelum mencapai masa blokir total yaitu 1 Mei 2018, tapi kekecewaan para pelanggan tetap tak bisa disembunyikan.

Selain itu mereka juga cemas. Kecemasan mereka beralasan. Sebab, Kemkominfo mulai menurunkan layanan terhadap kartu SIM yang gagal didaftarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pada 30 hari pertama terhitung dari tanggal 1 Maret 2018, kartu SIM prabayar yang belum didaftarkan ulang tidak akan bisa melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat keluar. Tiga puluh hari berikutnya, pelanggan yang masih belum juga berhasil mendaftar tidak bisa menerima panggilan dan pesan singkat yang masuk. Pada masa itu akses internet menjadi satu-satunya layanan yang bisa dinikmati pengguna.

Selain penurunan layanan tersebut, kekesalan lain dari para pelanggan adalah sulitnya melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Siapa bilang registrasi kartu SIM hanya perlu dilakukan dengan menekan beberapa huruf dan angka?

Pengalaman menjengkelkan ini harus dialami Nurma (38) ketika mencoba registrasi kartu SIM-nya dinyatakan gagal berkali-kali. Padahal warga Depok ini sudah mendaftarkan kartu SIM-nya dari jauh-jauh hari yakni Oktober 2017.

Dari prosesnya yang selalu gagal tersebut, Nurma selalu mendapat pesan balasan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tidak sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK).

“Akhirnya cari tahu dan diinfo teman sama baca-baca harus urus nomor KTP dan NIK ke (ditjen) Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil),” ujar Nurma, Kamis 1 Maret 2018.

Pengalaman yang sama juga dialami Agus Rasiwi (35). Warga Tangerang Selatan ini juga mengalami kendala ketika melakukan proses registrasi ulang kartu SIM karena KTP dan NIK yang tidak sinkron.

Agus pun akhirnya harus menjalani proses yang sangat melelahkan. Dia harus bolak-balik ke kantor kecamatan, Ditjen Dukcapil, hingga operator kartu SIM.

Namun, usaha pegawai swasta ini tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan. Sebab, dia harus menunggu dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan sampai NIK dan KK miliknya bisa sinkron di data Dukcapil.

Tidak jauh berbeda dengan Agus, Nurma juga berusaha menghubungi Dukcpil melalui sambungan telepon. Sayangnya, telepon Nurma ke pihak Dukcapil tidak pernah bisa tersambung. Nurma pun akhirnya mencoba mengontak Dukcapil melalui surat elektronik (e-mail).

“Ditunggu sampai 3 hari enggak ada jawaban apapun dari sana (Dukcapil),” kata Nurma. Akhirnya, ibu rumah tangga yang juga pekerja ini memutuskan untuk coba mendatangi pusat layanan provider kartu SIM yang dimilikinya.

Sesampainya di kantor pusat layanan operator provider, Nurma tetap saja mengalami permasalahan yang sama yaitu NIK dan KK yang dianggap tidak sesuai oleh sistem server. “Petugasnya di sana bilang tetap enggak bisa, harus urus dulu ke Dukcapil soal masalah NIK dan KK,” keluh Nurma. Akhirnya Nurma pun memutuskkan untuk mengganti kartu SIM nya ke layanan pascabayar agar tidak perlu melakukan registrasi ulang kartu SIM.

Satu minggu sejak e-mail aduan ke Dukcapil dikirimkan, akhirnya balasan dari pihak Dukcapil sampai ke kotak masuk e-mail Nurma. “E-mail balasan dari Dukcapil memberi informasi kalau memang ada perbedaan data NIK saya dengan KK dan mereka yang akan urus,” ucap Nurma. Sayangnya proses pengurusan tersebut tidak bisa berlangsung singkat.

Registrasi kartu SIM nyatanya memang tak semudah yang digaungkan. Aduan gagalnya registrasi ulang kartu SIM karena NIK dan KK yang tidak sinkron dialami banyak sekali dari pelanggan lainnya. Padahal, sinkroniasi data NIK dan KK tidak dapat dilakukan dengan sekedar menekan beberapa angka dan huruf saja.

Ada yang dilupakan Kemkominfo adalah mengenai pentingnya konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data yang dibutuhkan oleh Keminfo untuk mendaftarkan ulang kartu SIM adalah data yang ditangani oleh Kemendagri. Sayangnya, kekeliruan data dari Kemendagri seolah diabaikan dan dianggap bisa segera selesai sebelum tanggal 28 Februari 2018.

Padahal menurut Agus, petugas di kecamatan dan dukcapil hanya bisa menggeleng saat ditanya kapan NIK dan KK miliknya bisa segera sinkron.

Ternyata, meskipun data ektp dan KK sudah dapat dijamin keamanan sistem nya pada server yang digunakan, tetap saja ada kendala dari segi lain yaitu sinkronnya data antar departemen/kementrian. Semoga masalah ini dapat segera selesai.

Waspada, Maraknya Penipuan Berkedok Call Center Bank

Aksi penipuan yang bertujuan merugikan sejumlah nasabah perbankan kembali terjadi. Kali ini modus yang dilakukan adalah dengan cara berpura-pura menjadi agent call center bank tertentu.

Diambil dari rekaman yang diperoleh, pelaku menelpon calon korban dengan berpura-pura sebagai agent call center sebuah bank swasta yang sudah cukup terkenal dengan layanan digitalnya.

Cara yang dijalankan adalah dengan cara pelaku menelpon calon korban yang merupakan nasabah bank dan menginformasikan adanya perubahan kebijakan bank mengenai layanan digital. Perubahan kebijakan ini berkaitan dengan sejumlah biaya uang yang harus dikeluarkan nasabah untuk bertransaksi.

“Kami ingin memberikan informasi bahwa tarif baru yang sebelumnya Rp 500 per sms mulai malam nanti akan berlaku tarif baru, kalau anda tidak memperpanjang akan dikenakan biaya Rp 150 ribu per bulan,” ucap pelaku penipuan.

Pelaku kemudian akan coba menawarkan jasa pilihan layanan kepada nasabah agar tidak terkena biaya potongan yang terlalu besar. Tapi dalam penawaran tersebut pelaku akan meminta username calon korbannya. Karena biasanya, perbankan sudah melengkapi sistem keamanan yang komprehensif dalam server internal yang mereka gunakan.

Padahal jika melihat undang-undang perbankan, petugas perbankan sama sekali tidak berhak meminta username dan password nasabah karena hal itu bersifat perseorangan atau personal.

Dalam pasal 1 poin 28 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan), rahasia bank adalah segala macam hal yang berhubungan dengan keterangan mengenai data nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Sedangkan kewajiban bank merahasiakan segala macam hal yang berkaitan dengan nasabah penyimpanan dan juga simpanannya juga diatur di dalam pasal 2 ayat (1) tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persayaratan dan juga tata cara pemberian perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank.

Head of Marketing Brand and Communications PT Bank CIMB Niaga Tbk, Slamet Sudijono, mengatakan CIMB Niaga pernah dicatut namanya dalam aksi penipuan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa CIMB Niaga tidak pernah meminta username kepada nasabah.

“Seluruh staf CIMB Niaga tidak akan pernah meminta user id, password, passcode, PIN CIMB Clicks ataupun Go Mobile nasabah dengan alasan apapun,” tegasnya.

Ia juga menginformasikan kepada seluruh nasabah CIMB Niaga bahwa bila menerima telepon yang mencurigakan dengan mengatasnamakan CIMB Niaga, dimohon untuk segera menutup atau mengabaikan. Nasabah juga diminta untuk menghubungi phone banking 14041.

Hadi Tjahjanto Dipilih untuk Kawal Keamanan Sistem Negara

Presiden Jokowi telah menjatuhkan pilihan calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo yang segera memasuki masa purnatugas bulan Maret 2018 nanti. Pilihannya jauh kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk memimpin pasukan TNI Republik Indonesia menjaga keamanan sistem negara.

Presiden yakin bahwa beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.

Marsekal Hadi Tjahjanto sendiri bukanlah sosok yang datang dari kalangan elite militer. Ayahnya seorang kopral, sementara ibunya berjualan rujak cingur. Dirinya meniti karier di TNI dari bawah hingga akhirnya menjadi pucuk pimpinan korps dirgantara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi menganggap, pemilihan Marsekal Hadi Tjahjanto sudah tepat. Meski demikian, ia menepis anggapan yang menyebut TNI saat ini tak netral. Hadi Tjahjanto selama ini dikenal sebagai sosok netral. Jika Panglima TNI tidak berpolitik praktis, maka pasti TNI sebagai kesatuan pun tidak akan berpolitik praktis.

Apalagi, tugas seorang Panglima TNI bukanlah untuk mengurusi politik praktis, melainkan mengambil keputusan strategis terkait pertahanan dan keamanan untuk negara. Pemilihan Hadi Tjahjanto juga dinilai sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, penguatan pilar kelima untuk pertahanan maritim harus difokuskan dalam meningkatkan kemampuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Alasan Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi Tjahjanto dijelaskan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP. Pemilihan Hadi sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Gatot melalui banyak pertimbangan terutama harus sesuai dengan UU.

“Karena di UU TNI itu kan persyaratan untuk menjadi Panglima TNI adalah pernah menjadi kepala staf, perwira aktif, perwira tinggi aktif, atau sedang menjadi kepala staf,” jelas Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/12/2017).

Selain itu, Hadi Tjahjanto pun bukan orang asing di mata Jokowi. Sebelum menjadi KSAU, Jokowi telah menunjuknya menjadi Sekretaris Militer Presiden, kemudian diangkat menjadi Irjen di Kementerian Pertahanan. Ia juga dianggap sebagai sosok yang cakap dan mumpuni.