Anies-Sandi Dilantik Hari Ini, Saatnya Tagih Rumah DP 0 Persen

Hari ini Jakarta akan memulai perjalanan baru dengan adanya Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Dari beberapa hal yang dijanjikan, program rumah dengan DP Rp 0 jadi program yang paling menarik perhatian masyarakat. Uang muka Rp 0 dianggap jadi solusi warga atas kepemilikian hunian terutama untuk masyarakat menengah ke bawah dan generasi millenials yang dinilai sulit untuk memiliki rumah.

Keduanya bahkan sempat sedikit berbeda pendapat mengenai program tersebut. Wakil gubernur terpilih, Sandiaga Uno menyebut masyarakat yang dapat menikmati program tersebut harus memiliki pendapat minimal Rp 7 juta per bulan. Sedangkan Anies Baswedan, Gubernur terpilih, menegaskan bahwa program itu ditujukan untuk warga dengan pendapatan maksimal Rp 7 juta sesuai dengan yang tertera di website jakartamajubersama.com.

Menurut Sandiaga, program ini adalah kepemilikan rumah DP Rp 0, jadi masyarakat dapat mengajukan kredit kepemilikan rumah tanpa perlu membayar uang muka, atau rumah susun dengan harga Rp 350 juta. Ia juga mengklaim bahwa uang muka atau DP tersebut ditalangi oleh pemprov. Sehingga masyarakat tidak perlu membayar DP dan rentang kreditnya ditarik lebih panjang yaitu sampai 25 tahun.

Masyarakat juga disyaratkan untuk mampu menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 6 bulan. Syarat tersebut untuk menunjukkan bahwa pemohon kredit mampu membayar cicilan selama masa KPR berlangsung.

Sementara Anies menjelaskan, pihaknya sangat yakin bahawa program perumahan DP Rp 0 dapat berjalan. Bahkan ia menargetkan dapat terealisasikan di tahun pertama kepemimpinannya. Kendati ia juga menegaskan bahwa program tersebut baru bisa diterapkan pada 2018, bukan di tahun 2017 setelah ia menjabat sebagai Gubernur secara resmi. Karena itu artinya ia hanya punya waktu 2 bulan setelah pelantikan.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi juga mengatakan bahwa program DP Rp 0 dipastikan baru akan berjalan tahun 2018 mengingat masih dibutuhkannya regulasi dari beberapa pihak.

Menurut peraturan BI (PBI) nomor 18/16/PBI/2016, ketentuan rasio LTV KPR pertama menjadi 85% dari 80%. Itu artinya, uang muka untuk kredit perumahan pertama minimal 15% dari harga rumah. Sedangkan untuk rumah kedua dan ketiga DP-nya masing-masing 20% dan 25%. Jadi jika asumsi harga rumah yang ditawarkan adalah 350 juta rupiah, pemohon harus memberikan DP sekitar sebesar Rp 52,5 juta.

DKI Jakarta sendiri saat ini sudah memiliki sistem keuangan yang transparan dan secara online, didukung dengan infrastruktur IT yang sangat baik. Jadi, kita bisa melihat dan menilai kinerja Gubernur-Wakil Gubernur beserta para staf di pemprov dalam mengelola keuangan daerah. Semoga DP Rp 0 ini akan segera terwujud dan dinikmati masyarakat.

Mal Pelayanan Publik di Jakarta akan Segera Hadir

Pemerintah di berbagai daerah terus menggenjot infrastruktur terutama dari segi pelayanan untuk publik. Beberapa hari lalu, giliran pemerintah daerah Banyuwangi yang siap untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik yang akan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di sana. Kali ini, giliran Jakarta yang siap meresmikan Mal Pelayanan Publik. Di Mal Pelayanan Publik sendiri, akan ada berbagai instansi hadir untuk melayani masyarakat. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan masyarakat dapat lebih menghemat waktu dan biaya ketika mengurus segala macam perizinan atau berkas yang berhubungan dengan pemerintah.

Di Mal Pelayanan Publik Jakarta, saat ini sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan. Diah Natalisa selaku deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyebutkan dalam pengoperasiannya, Mal Pelayanan Publik digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sudah memiliki 300an jenis pelayanan dari berbagai aspek.

“Saat ini sudah ada 328 jenis layanan di Mal Pelayanan Publik ini. 296 diantaranya berasal dari Pemda DKI, sedangkan 32 lainnya dari tujuh kementrian maupun lembaga,” Kata Diah di Mal Pelayanan Publik pada Kompas.com kemarin.

Pemda DKI Jakarta menempatkan Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanaman Modal di gedung itu. Ada juga layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Disduk dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Sedangkan untuk kementrian, lembaga dan perusahaan yang membuka layanan serupa adalah Kemenhum dan HAM, Kementrian Agraria, Kemenkeu, BKPM, Kepolisian, PLN, serta BPJS. Untuk lembaga non-Pemda DKI tersebut ditempatkan di lantai 3, sementara untuk pelayanan Pemda DKI ditempatkan di lantai satu dan dua.

Diah juga berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar layanan ini ditambah agar semakin banyak pelayanan yang bisa masuk ke sini. Tidak hanya daerah DKI, melainkan Kabupaten, BUMN, BUMD, maupun pelayanan perusahaan swasta juga bisa masuk ke Mal Pelayanan Publik.

Menanggapi hal itu, Djarot juga berharap hal yang sama, sehingga lantai yang digunakan dapat bertambah dan tempat ini menjadi benar-benar Mal untuk masyarakat berbelanja pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik sendiri merupakan gagasan dari presiden Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Presiden Jokowi sendiri juga yang akan meresmikan Mal Pelayanan Publik ini segera.