Jumlah Warga yang Mengadu di Balai Kota Berkurang Drastis

Sejak beberapa tahun lalu, pendopo balai kota Jakarta selalu dipenuhi warga yang ingin mengadu pada Gubernur DKI. Tradisi ini kurang lebih dimulai sejak presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI lalu diteruskan di era pak Basuki Tjahaja Purnama alias ahok dan pak Djarot. Namun kini, di era gubernur baru DKI, pak Anies Baswedan terlihat hanya ada beberapa warga yang membawa map untuk mengadu. Sisanya adalah awak media yang ingin melakukan wawancara dengan gubernur.

Padahal menurut pak Anies, tak ada larangan bagi warga Jakarta untuk datang mengadu ke Balai Kota seperti biasa. Hanya saja, pak Anies menginginkan adanya sistem khusus untuk menerima pengaduan warga sehingga warga tidak perlu datang berulang-ulang kembali ke Balai Kota. Meskipun begitu, pak Anies menegaskan sama sekali tidak ada pelarangan mengenai pengaduan ini.

Staf balai kota bagian pengaduan mengatakan bahwa selama seminggu sejak pak Anies menjabat, keluhan warga rata-rata mencapai lima warga. Sedangkan di era pak Djarot per hari nya melayani 25 pengaduan. Pada era pak Ahok, pengaduan ini bisa mencapai 70-100 pengaduan.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara agar warga tidak repot untuk selalu datang apalagi yang bertempat tinggal jauh dari balai kota, oleh sistem pengaduan ini sangat penting untuk dibuat.

Menurut saya pribadi, pengaduan secara langsung ini sebenarnya sudah cukup efektif, dengan begitu gubernur tahu secara langsung keluhan yang dirasakan warganya. Karena jika melalui sistem, saya khawatir akan ada penyortiran atau penyaringan informasi dari pihak A, B, atau C sebelum akhirnya sampai ke Gubernur dan wakil Gubernur.

Apapun itu, semoga memang sistem pengaduan yang akan dibuat nanti dapat membuat warga Jakarta nyaman. Ibu kota ini pun menjadi semakin baik ke depannya. Apalagi 58% warga Jakarta yang memilih gubernur saat ini berharap banyak bahwa kota Jakarta akan menjadi lebih baik lagi setelah perombakan sistem yang dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya. Mulai dari Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta pendataan secara ektp yang dilengkapi security systems canggih di pusat datanya. Siapa tahu ke depannya Jakarta dapat menjadi acuan Smart City bagi kota-kota seluruh Indonesia.

Mal Pelayanan Publik di Jakarta akan Segera Hadir

Pemerintah di berbagai daerah terus menggenjot infrastruktur terutama dari segi pelayanan untuk publik. Beberapa hari lalu, giliran pemerintah daerah Banyuwangi yang siap untuk meresmikan Mal Pelayanan Publik yang akan menjadi tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu di sana. Kali ini, giliran Jakarta yang siap meresmikan Mal Pelayanan Publik. Di Mal Pelayanan Publik sendiri, akan ada berbagai instansi hadir untuk melayani masyarakat. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, diharapkan masyarakat dapat lebih menghemat waktu dan biaya ketika mengurus segala macam perizinan atau berkas yang berhubungan dengan pemerintah.

Di Mal Pelayanan Publik Jakarta, saat ini sudah memiliki 328 jenis layanan dan perizinan. Diah Natalisa selaku deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyebutkan dalam pengoperasiannya, Mal Pelayanan Publik digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sudah memiliki 300an jenis pelayanan dari berbagai aspek.

“Saat ini sudah ada 328 jenis layanan di Mal Pelayanan Publik ini. 296 diantaranya berasal dari Pemda DKI, sedangkan 32 lainnya dari tujuh kementrian maupun lembaga,” Kata Diah di Mal Pelayanan Publik pada Kompas.com kemarin.

Pemda DKI Jakarta menempatkan Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Penanaman Modal di gedung itu. Ada juga layanan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Disduk dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Sedangkan untuk kementrian, lembaga dan perusahaan yang membuka layanan serupa adalah Kemenhum dan HAM, Kementrian Agraria, Kemenkeu, BKPM, Kepolisian, PLN, serta BPJS. Untuk lembaga non-Pemda DKI tersebut ditempatkan di lantai 3, sementara untuk pelayanan Pemda DKI ditempatkan di lantai satu dan dua.

Diah juga berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat agar layanan ini ditambah agar semakin banyak pelayanan yang bisa masuk ke sini. Tidak hanya daerah DKI, melainkan Kabupaten, BUMN, BUMD, maupun pelayanan perusahaan swasta juga bisa masuk ke Mal Pelayanan Publik.

Menanggapi hal itu, Djarot juga berharap hal yang sama, sehingga lantai yang digunakan dapat bertambah dan tempat ini menjadi benar-benar Mal untuk masyarakat berbelanja pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik sendiri merupakan gagasan dari presiden Joko Widodo ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Presiden Jokowi sendiri juga yang akan meresmikan Mal Pelayanan Publik ini segera.