Registrasi Ulang Sim Card yang Membuat Frustasi Pelanggan

Registrasi kartu SIM prabayar yang merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah melewati masa akhir pada tanggal 28 Februari 2018 lalu. Namun ternyata, tidak semua pelanggan prabayar sukses melakukan pendaftaran.

Meskipun registrasi kartu SIM sebenarnya masih bisa dilakukan sebelum mencapai masa blokir total yaitu 1 Mei 2018, tapi kekecewaan para pelanggan tetap tak bisa disembunyikan.

Selain itu mereka juga cemas. Kecemasan mereka beralasan. Sebab, Kemkominfo mulai menurunkan layanan terhadap kartu SIM yang gagal didaftarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pada 30 hari pertama terhitung dari tanggal 1 Maret 2018, kartu SIM prabayar yang belum didaftarkan ulang tidak akan bisa melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat keluar. Tiga puluh hari berikutnya, pelanggan yang masih belum juga berhasil mendaftar tidak bisa menerima panggilan dan pesan singkat yang masuk. Pada masa itu akses internet menjadi satu-satunya layanan yang bisa dinikmati pengguna.

Selain penurunan layanan tersebut, kekesalan lain dari para pelanggan adalah sulitnya melakukan registrasi ulang kartu prabayar. Siapa bilang registrasi kartu SIM hanya perlu dilakukan dengan menekan beberapa huruf dan angka?

Pengalaman menjengkelkan ini harus dialami Nurma (38) ketika mencoba registrasi kartu SIM-nya dinyatakan gagal berkali-kali. Padahal warga Depok ini sudah mendaftarkan kartu SIM-nya dari jauh-jauh hari yakni Oktober 2017.

Dari prosesnya yang selalu gagal tersebut, Nurma selalu mendapat pesan balasan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya tidak sesuai dengan yang tercantum di Kartu Keluarga (KK).

“Akhirnya cari tahu dan diinfo teman sama baca-baca harus urus nomor KTP dan NIK ke (ditjen) Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil),” ujar Nurma, Kamis 1 Maret 2018.

Pengalaman yang sama juga dialami Agus Rasiwi (35). Warga Tangerang Selatan ini juga mengalami kendala ketika melakukan proses registrasi ulang kartu SIM karena KTP dan NIK yang tidak sinkron.

Agus pun akhirnya harus menjalani proses yang sangat melelahkan. Dia harus bolak-balik ke kantor kecamatan, Ditjen Dukcapil, hingga operator kartu SIM.

Namun, usaha pegawai swasta ini tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan. Sebab, dia harus menunggu dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan sampai NIK dan KK miliknya bisa sinkron di data Dukcapil.

Tidak jauh berbeda dengan Agus, Nurma juga berusaha menghubungi Dukcpil melalui sambungan telepon. Sayangnya, telepon Nurma ke pihak Dukcapil tidak pernah bisa tersambung. Nurma pun akhirnya mencoba mengontak Dukcapil melalui surat elektronik (e-mail).

“Ditunggu sampai 3 hari enggak ada jawaban apapun dari sana (Dukcapil),” kata Nurma. Akhirnya, ibu rumah tangga yang juga pekerja ini memutuskan untuk coba mendatangi pusat layanan provider kartu SIM yang dimilikinya.

Sesampainya di kantor pusat layanan operator provider, Nurma tetap saja mengalami permasalahan yang sama yaitu NIK dan KK yang dianggap tidak sesuai oleh sistem server. “Petugasnya di sana bilang tetap enggak bisa, harus urus dulu ke Dukcapil soal masalah NIK dan KK,” keluh Nurma. Akhirnya Nurma pun memutuskkan untuk mengganti kartu SIM nya ke layanan pascabayar agar tidak perlu melakukan registrasi ulang kartu SIM.

Satu minggu sejak e-mail aduan ke Dukcapil dikirimkan, akhirnya balasan dari pihak Dukcapil sampai ke kotak masuk e-mail Nurma. “E-mail balasan dari Dukcapil memberi informasi kalau memang ada perbedaan data NIK saya dengan KK dan mereka yang akan urus,” ucap Nurma. Sayangnya proses pengurusan tersebut tidak bisa berlangsung singkat.

Registrasi kartu SIM nyatanya memang tak semudah yang digaungkan. Aduan gagalnya registrasi ulang kartu SIM karena NIK dan KK yang tidak sinkron dialami banyak sekali dari pelanggan lainnya. Padahal, sinkroniasi data NIK dan KK tidak dapat dilakukan dengan sekedar menekan beberapa angka dan huruf saja.

Ada yang dilupakan Kemkominfo adalah mengenai pentingnya konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Data yang dibutuhkan oleh Keminfo untuk mendaftarkan ulang kartu SIM adalah data yang ditangani oleh Kemendagri. Sayangnya, kekeliruan data dari Kemendagri seolah diabaikan dan dianggap bisa segera selesai sebelum tanggal 28 Februari 2018.

Padahal menurut Agus, petugas di kecamatan dan dukcapil hanya bisa menggeleng saat ditanya kapan NIK dan KK miliknya bisa segera sinkron.

Ternyata, meskipun data ektp dan KK sudah dapat dijamin keamanan sistem nya pada server yang digunakan, tetap saja ada kendala dari segi lain yaitu sinkronnya data antar departemen/kementrian. Semoga masalah ini dapat segera selesai.